Jakarta — Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan bahwa DPR tengah mematangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria sebagai langkah strategis untuk membenahi tata kelola pertanahan nasional secara menyeluruh.
Salah satu terobosan yang disiapkan adalah pembentukan command center sebagai pusat kendali terpadu guna mempercepat penanganan laporan konflik agraria dari masyarakat.
“Pansus ini kita desain untuk menjawab kebutuhan reforma agraria yang komprehensif, termasuk memastikan setiap persoalan di lapangan bisa segera ditindaklanjuti melalui sistem yang terintegrasi,” ujar Saan dalam pertemuan pimpinan DPR RI bersama Komisi III dan Komisi IX DPR RI.
Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, dalam audiensi dengan aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat, yang digelar bertepatan dengan momentum Hari Buruh Internasional, Jumat (1/5/2026).
Respons Cepat Konflik Agraria
Menurut Saan, Pansus Reforma Agraria tidak hanya akan merumuskan desain besar kebijakan pertanahan, tetapi juga difokuskan untuk merespons cepat berbagai konflik agraria yang kerap muncul secara mendadak di lapangan.
Ia menyoroti persoalan desa-desa yang berada dalam kawasan hutan sebagai salah satu isu krusial yang telah dibahas DPR sebelumnya. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap hak-hak dasar masyarakat, mulai dari layanan administrasi hingga akses pendidikan dan kesehatan.
Saat ini, DPR tengah melakukan pendataan dan sinkronisasi terhadap desa-desa tersebut guna memastikan masyarakat terdampak dapat kembali memperoleh haknya secara penuh.
Inventarisasi dan Sinkronisasi Aset
Selain pendataan wilayah, DPR juga melakukan inventarisasi terhadap aset-aset yang berada di kawasan hutan maupun lahan yang tengah bersengketa.
Langkah ini dinilai penting untuk memetakan persoalan secara utuh sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang lebih adil dan terukur.
Dorong Kebijakan Satu Peta
Dalam forum yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Saan menegaskan bahwa arah reforma agraria ke depan akan mengacu pada konsep one map policy atau kebijakan satu peta.
Kebijakan ini bertujuan untuk menghilangkan tumpang tindih data dan klaim kepemilikan lahan yang selama ini menjadi akar konflik agraria di berbagai daerah.
“Muara dari semua ini adalah satu kebijakan yang terintegrasi, sehingga tidak ada lagi konflik akibat perbedaan data atau klaim lahan,” tegas politisi Partai NasDem tersebut.
Lintas Elemen Hadir
Audiensi tersebut turut dihadiri Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, serta Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni.
Dari unsur masyarakat sipil dan buruh, hadir berbagai organisasi seperti Konfederasi KASBI, FSBMM, Sindikasi Pekerja Media dan Industri Kreatif, FSBM, KSN, hingga Serikat Pekerja Kampus.
Audiensi juga diikuti oleh perwakilan tenaga medis, mahasiswa, serta elemen masyarakat sipil lainnya, termasuk Konsorsium Pembaruan Agraria, YLBHI, LBH Jakarta, KontraS, WALHI, dan Greenpeace.
Jurnalis: Romo Kefas
About the Author
