Propam Bangkalan Siap Dalami Informasi Dugaan Pungutan dalam Pengambilan Kendaraan Hasil Operasi Gabungan
Bangkalan – Munculnya informasi mengenai dugaan adanya pungutan dalam proses pengambilan kendaraan yang terjaring Operasi Patuh Pajak di Kabupaten Bangkalan mendapat respons dari jajaran Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Bangkalan. Aparat pengawas internal kepolisian itu menyatakan siap menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan masyarakat untuk memastikan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Perhatian terhadap persoalan ini muncul setelah beredar keterangan dari sejumlah pihak yang mengaku mengetahui adanya permintaan sejumlah uang saat proses pengambilan kendaraan hasil operasi gabungan yang digelar di kawasan Rest Area Tangkel, Jembatan Suramadu. Operasi tersebut diketahui melibatkan beberapa instansi, mulai dari Satlantas Polres Bangkalan, UPT PPD Bangkalan, Jasa Raharja, hingga Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
Plt Kasi Propam Polres Bangkalan, Rezaki, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengabaikan informasi yang berkembang. Menurutnya, Propam memiliki kewajiban untuk melakukan klarifikasi apabila terdapat dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota kepolisian maupun pihak lain yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
“Kami mengajak masyarakat yang memiliki informasi ataupun merasa mengalami langsung peristiwa tersebut untuk menyampaikan keterangan secara resmi. Setiap laporan akan kami telaah sesuai mekanisme yang berlaku,” ungkap Rezaki.
Ia menambahkan, keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi menjadi salah satu faktor penting untuk mengungkap duduk perkara yang sebenarnya. Karena itu, Propam membuka akses komunikasi bagi warga yang ingin memberikan keterangan, termasuk bagi mereka yang mengalami kendala untuk datang langsung ke kantor.
Langkah responsif yang ditunjukkan Propam mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Publik berharap proses penelusuran tidak berhenti pada pengumpulan informasi semata, melainkan diikuti dengan penyampaian hasil pemeriksaan secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
Sejumlah pemerhati pelayanan publik menilai bahwa klarifikasi yang cepat dan terbuka diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Terlebih, operasi gabungan yang bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban administrasi kendaraan semestinya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip pelayanan yang bersih dan akuntabel.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kesimpulan resmi mengenai kebenaran dugaan pungutan tersebut. Seluruh informasi yang beredar masih dalam tahap penelusuran dan membutuhkan pembuktian lebih lanjut berdasarkan fakta serta keterangan dari pihak-pihak terkait.
Masyarakat kini menunggu hasil pendalaman yang dilakukan Propam Polres Bangkalan sebagai bentuk komitmen pengawasan internal sekaligus upaya menjaga integritas pelayanan publik di wilayah hukum Kabupaten Bangkalan.
(Tim Redaksi)
About the Author
