DEMOKRASI DALAM NEGERI PARA PENGGEMAR LOGO
Oleh: Redaksi
Suatu hari seorang warga ditanya mengapa ia selalu memilih partai yang sama.
Jawabannya sederhana.
“Karena bapak saya memilih partai itu.”
“Lalu mengapa bapak Anda memilih partai itu?”
“Karena kakek saya juga memilih partai itu.”
“Lalu mengapa kakek Anda memilih partai itu?”
“Saya tidak tahu. Waktu itu saya belum lahir.”
Percakapan itu terdengar lucu. Namun sesungguhnya itulah salah satu potret demokrasi Indonesia yang paling jujur.
Terlalu banyak orang memilih berdasarkan kebiasaan.
Terlalu sedikit yang memilih berdasarkan penilaian.
Di negeri ini, logo sering kali lebih penting daripada gagasan. Warna partai lebih mudah diingat daripada program kerjanya. Nama besar lebih dihormati daripada rekam jejaknya.
Politik akhirnya berubah seperti pertandingan sepak bola.
Apa pun yang dilakukan klub kesayangan, pendukung tetap bertepuk tangan.
Padahal negara bukan stadion.
Rakyat bukan suporter.
Dan demokrasi bukan ajang fanatisme.
Ironisnya, sebagian partai politik masih hidup dalam keyakinan lama bahwa dukungan rakyat adalah warisan yang bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Seolah-olah jasa masa lalu adalah cek kosong yang dapat terus dicairkan pada setiap musim pemilu.
Padahal demokrasi tidak mengenal warisan politik.
Yang dikenal demokrasi adalah pertanggungjawaban.
Tidak ada partai yang berhak atas suara rakyat.
Yang ada hanyalah partai yang harus membuktikan dirinya layak dipercaya.
Masalahnya, ketika kepercayaan mulai menurun terhadap partai-partai lama, harapan publik sempat beralih kepada wajah-wajah baru yang mengatasnamakan generasi muda.
Mereka datang membawa semangat perubahan.
Mereka berbicara tentang masa depan.
Mereka tampil dengan gaya yang segar, modern, dan akrab dengan dunia digital.
Namun di sinilah ironi baru muncul.
Politik tidak bisa hidup hanya dari algoritma.
Demokrasi tidak bisa dibangun hanya dari jumlah pengikut.
Dan keberpihakan kepada rakyat tidak dapat diukur dari seberapa sering sebuah konten masuk beranda media sosial.
Hari ini kita menyaksikan fenomena yang unik.
Ketika petani sedang memikirkan pupuk yang semakin mahal, politik sibuk membuat podcast.
Ketika nelayan memikirkan solar dan cuaca laut, politik sibuk membuat konten viral.
Ketika pedagang kecil memikirkan omzet yang terus menurun, politik sibuk menghitung jumlah viewers dan engagement.
Seolah-olah republik ini dapat diperbaiki hanya dengan kamera, mikrofon, dan pencahayaan yang baik.
Padahal rakyat di akar rumput tidak sedang mencari influencer.
Mereka sedang mencari pemimpin.
Mereka tidak membutuhkan konten yang menarik setiap hari.
Mereka membutuhkan keberpihakan yang nyata setiap hari.
Karena politik bukan panggung hiburan.
Politik adalah ruang pengabdian.
Dan pengabdian selalu dimulai dari keberanian untuk turun ke tanah, mendengar suara rakyat yang tidak pernah masuk trending topic.
Sayangnya, sebagian politisi hari ini tampak lebih mengenal algoritma dibandingkan mengenal lorong-lorong kampung.
Lebih hafal data engagement dibandingkan data kemiskinan.
Lebih sering membaca komentar warganet dibandingkan mendengar keluhan warga.
Akibatnya lahirlah generasi politik yang sangat terkenal di layar ponsel, tetapi belum tentu dikenal oleh para petani, buruh, nelayan, guru honorer, atau pedagang kecil yang setiap hari bergulat dengan kenyataan hidup.
Padahal sejarah bangsa ini tidak pernah berubah karena konten.
Sejarah berubah karena keberanian turun ke lapangan.
Karena kesediaan mendengar.
Karena keberanian berpihak.
Karena kemampuan memahami penderitaan rakyat yang sesungguhnya.
Yang lebih mengkhawatirkan lagi, sebagian masyarakat mulai terjebak dalam budaya politik baru yang sama berbahayanya dengan fanatisme lama.
Jika dulu orang memilih karena sejarah, kini sebagian memilih karena popularitas.
Jika dulu orang terpukau oleh logo, kini sebagian terpukau oleh konten.
Jika dulu orang mengikuti tokoh karena simbol, kini sebagian mengikuti tokoh karena viral.
Padahal demokrasi yang sehat menuntut lebih dari sekadar itu.
Demokrasi membutuhkan warga negara yang berpikir.
Yang berani bertanya.
Yang berani mengevaluasi.
Yang berani mengatakan bahwa suara rakyat bukan hadiah dan bukan warisan.
Suara rakyat adalah amanat.
Karena itu rakyat harus mulai berani keluar dari politik nostalgia.
Berani keluar dari politik pencitraan.
Berani keluar dari politik penggemar.
Sebab rakyat bukan fans club partai politik.
Rakyat adalah pemilik sah republik ini.
Dan pemilik tidak boleh tunduk kepada pelayan.
Justru pelayanlah yang harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada pemilik.
Mungkin inilah ketakutan terbesar politik lama maupun politik baru.
Bukan munculnya partai pesaing.
Bukan lahirnya tokoh alternatif.
Melainkan lahirnya rakyat yang cerdas.
Rakyat yang tidak mudah terpesona oleh sejarah.
Rakyat yang tidak mudah terhipnotis oleh konten.
Rakyat yang tidak mudah dibeli oleh slogan.
Rakyat yang hanya percaya pada satu hal:
Bukti.
Karena pada akhirnya, demokrasi tidak membutuhkan partai yang paling tua.
Demokrasi juga tidak membutuhkan partai yang paling viral.
Demokrasi membutuhkan pemimpin dan partai yang mampu menjawab kebutuhan rakyat dengan kerja nyata.
Dan ketika rakyat mulai memilih berdasarkan akal sehat, bukan berdasarkan fanatisme atau popularitas, saat itulah demokrasi Indonesia benar-benar mulai dewasa.
About the Author
