Jakarta – Indonesia sedang mengalami satu krisis yang lebih berbahaya dari sekadar konflik politik.
Bukan hanya soal perebutan kekuasaan. Bukan hanya soal pemilu. Dan bukan hanya soal partai politik.
Tetapi krisis hati nurani bangsa.
Hari ini rakyat menyaksikan:
- korupsi terus berulang,
- politik uang semakin vulgar,
- hukum terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas,
- sementara elite politik sibuk membangun citra di depan kamera.
Di tengah situasi seperti itu, muncul satu pertanyaan besar yang mulai ramai dibicarakan:
Di mana suara moral gereja ketika bangsa sedang mengalami krisis politik dan moralitas?
Mengapa gereja terlihat semakin diam? Mengapa mimbar-mimbar lebih nyaman berbicara soal berkat pribadi dibanding keadilan sosial? Dan mengapa banyak gereja takut berbicara tentang politik kebangsaan?
Padahal politik menentukan hampir seluruh kehidupan rakyat.
Politik Indonesia Sedang Dikuasai Elite dan Oligarki
Mari bicara jujur.
Hari ini politik Indonesia semakin mahal.
Untuk maju dalam politik dibutuhkan:
- modal besar,
- jaringan besar,
- media besar,
- dan dukungan elite besar.
Akibatnya, demokrasi perlahan berubah menjadi arena oligarki.
Rakyat memilih. Tetapi arah politik sering ditentukan oleh kekuatan modal dan kepentingan elite.
Di tengah situasi itu, suara rakyat kecil semakin lemah.
Ironisnya, ketika politik semakin kehilangan moralitas, justru banyak lembaga moral memilih diam.
Termasuk gereja.
Korupsi Terjadi Hampir di Semua Level Kekuasaan
Rakyat Indonesia sudah terlalu lelah mendengar berita korupsi.
Hampir setiap tahun publik disuguhi kasus besar:
- korupsi bansos saat rakyat menderita,
- mafia tambang,
- suap proyek infrastruktur,
- korupsi pajak,
- hingga permainan anggaran di lembaga negara.
Publik pernah diguncang kasus:
- korupsi Jiwasraya,
- Asabri,
- BTS Kominfo,
- korupsi bantuan sosial COVID-19,
- hingga berbagai kasus suap di lembaga peradilan dan pemerintahan daerah.
Bahkan fenomena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK kini seperti menjadi berita rutin di Indonesia.
Hampir setiap beberapa bulan masyarakat kembali dikejutkan dengan:
- kepala daerah terkena OTT,
- pejabat kementerian ditangkap,
- hakim terjerat suap,
- anggota DPR tersandung korupsi,
- hingga aparat penegak hukum yang ikut bermain dalam praktik mafia hukum.
Ironisnya, OTT yang seharusnya menjadi alarm darurat justru perlahan dianggap hal biasa oleh publik.
Masyarakat seperti dipaksa terbiasa melihat korupsi sebagai bagian normal dari politik Indonesia.
Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya.
Karena ketika bangsa mulai terbiasa dengan korupsi, maka sesungguhnya bangsa sedang mengalami krisis moral yang serius.
Sebagian pelaku bahkan tampil tersenyum di depan kamera. Sebagian mendapat potongan hukuman. Sebagian kembali hidup nyaman setelah keluar penjara.
Sementara rakyat kecil yang mencuri karena lapar bisa dihukum lebih cepat dan lebih keras.
Inilah yang membuat masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap keadilan hukum di Indonesia.
Dan di tengah situasi seperti itu, suara moral gereja justru sering tidak terdengar kuat.
Hukum Sering Terlihat Tajam ke Bawah dan Tumpul ke Atas
Masyarakat semakin merasakan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum.
Kasus-kasus besar yang melibatkan elite sering berjalan lambat dan penuh drama.
Tetapi rakyat kecil sering cepat diproses ketika melakukan pelanggaran kecil.
Media sosial dipenuhi kemarahan publik karena hukum dianggap:
- mudah dipermainkan,
- dipengaruhi kekuasaan,
- dan kehilangan rasa keadilan.
Kepercayaan terhadap lembaga hukum perlahan mengalami krisis.
Padahal tanpa keadilan hukum, demokrasi hanya akan menjadi formalitas politik.
Intoleransi Masih Menjadi Luka Bangsa
Indonesia memang dikenal sebagai negara plural dan menjunjung Bhinneka Tunggal Ika.
Tetapi di balik slogan itu, realitas intoleransi masih sering terjadi.
Publik masih menyaksikan:
- penolakan pembangunan rumah ibadah,
- penyegelan gereja,
- intimidasi terhadap kelompok minoritas,
- pembubaran ibadah,
- hingga ujaran kebencian berbasis agama di media sosial.
Beberapa daerah masih memperlihatkan sulitnya kelompok minoritas memperoleh hak beribadah secara bebas dan aman.
Ironisnya, intoleransi sering dipelihara oleh kepentingan politik identitas.
Agama dipakai untuk:
- mobilisasi massa,
- menyerang lawan politik,
- dan membangun ketakutan sosial.
Akibatnya, demokrasi kehilangan semangat persatuan dan berubah menjadi arena polarisasi.
Dan sekali lagi, bangsa ini sering kehilangan suara moral yang berani berdiri di tengah untuk menjaga akal sehat kebangsaan.
Gereja Terlalu Lama Menganggap Politik Itu Kotor
Selama bertahun-tahun, banyak gereja mengajarkan bahwa politik adalah wilayah yang:
- kotor,
- duniawi,
- penuh dosa,
- dan sebaiknya dijauhi.
Akibatnya, banyak umat Kristen tumbuh dengan pemahaman bahwa menjadi rohani berarti menjauh dari politik.
Padahal keputusan politik menentukan:
- pendidikan anak-anak,
- harga kebutuhan pokok,
- lapangan kerja,
- kebebasan beragama,
- hukum,
- hingga masa depan bangsa.
Artinya, ketika gereja memilih diam terhadap politik, maka gereja sebenarnya sedang membiarkan kehidupan rakyat ditentukan sepenuhnya oleh elite kekuasaan.
Gereja Sibuk Membangun Gedung, Tetapi Lupa Membangun Kesadaran Bangsa
Ini mungkin kritik paling keras.
Hari ini banyak gereja:
- semakin besar,
- semakin megah,
- semakin modern,
- dan semakin kaya secara institusi.
Tetapi pertanyaannya: mengapa pengaruh moral gereja dalam kehidupan bangsa justru semakin kecil?
Mengapa korupsi tetap banyak terjadi meski bangsa ini penuh rumah ibadah?
Mengapa politik semakin brutal meski khotbah tentang kasih terdengar setiap minggu?
Karena terlalu sering gereja berhenti hanya pada ritual.
Sementara kesadaran kebangsaan dan tanggung jawab sosial perlahan menghilang.
Gereja sibuk membangun altar, tetapi lupa membangun keberanian moral umat menghadapi ketidakadilan sosial.
Ketika Gereja Diam, Politik Diisi oleh Mereka yang Haus Kekuasaan
Dalam politik, ruang kosong tidak pernah benar-benar kosong.
Jika orang baik menjauh, maka ruang itu akan diisi oleh mereka yang mengejar kekuasaan tanpa moral.
Inilah yang sedang terjadi di Indonesia.
Ketika gereja terlalu lama diam, ruang politik akhirnya dipenuhi:
- pragmatisme,
- politik uang,
- manipulasi identitas,
- dan perebutan kekuasaan tanpa hati nurani.
Rakyat akhirnya kehilangan suara moral yang berani berbicara tentang:
- kejujuran,
- keadilan,
- anti korupsi,
- dan keberpihakan kepada rakyat kecil.
Padahal gereja seharusnya menjadi salah satu penjaga moral bangsa.
Pada akhirnya, persoalan terbesar bangsa ini bukan hanya soal siapa yang berkuasa.
Tetapi apakah masih ada suara moral yang berani mengingatkan bangsa ketika kekuasaan mulai kehilangan hati nurani.
Gereja memang bukan partai politik. Dan gereja tidak harus mengejar kekuasaan.
Tetapi gereja juga tidak boleh menjadi penonton ketika:
- demokrasi dilemahkan,
- korupsi menghancurkan negara,
- OTT terjadi hampir tanpa henti,
- intoleransi merusak persatuan,
- dan rakyat kecil kehilangan keadilan.
Karena gereja yang terlalu takut berbicara tentang bangsa, perlahan akan kehilangan relevansinya dalam sejarah.
Indonesia hari ini membutuhkan lebih dari sekadar khotbah.
Bangsa ini membutuhkan:
- keberanian,
- keteladanan,
- integritas,
- dan suara moral yang mampu menjaga arah demokrasi tetap berpihak kepada rakyat.
Sebab ketika gereja memilih diam demi kenyamanan, sementara ketidakadilan terus tumbuh di ruang publik, maka yang menang bukanlah kebenaran.
Tetapi oligarki kekuasaan yang perlahan menguasai masa depan bangsa.
Dan ketika itu terjadi, demokrasi akan kehilangan penjaga hati nuraninya sendiri.
Ditulis oleh: Kefas Hervin Devananda
Jurnalis Senior Pewarna Indonesia, Penggiat Budaya, dan Aktivis 98
About the Author
